Selarasindo.com–Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Sabtu 12 Nopember 2016 berkunjung ke desa Mujur kecamatan Kroya kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Kedatangannya ke desa ini dalam rangka untuk menampung aspirasi sekaligus sesialisasi program Pemda Jateng.
Bertempat di Pendopo Desa Mujur, Ganjar berdialog dengan kepala desa, petani dan KPMD se kecamatan Kroya dengan tema : “Dialog Interaktif Dengan Gubernur Jateng”. Dalam tersebut Ganjar menyampaikan sejumlah kebijakan baru Pemda Jateng seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Peran KPMD, serta Sosialisari Program Bank Jateng didampingi jajaran Pemda Jateng, Muspida Kab. Cilacap dan BPBD kabupaten Cilacap
“Pertemuan ini dalam rangka menyerap aspirasi baik tentang kebijakan maupun permasalahan yang ada di masyarakat,” ujar Ganjar Pranowo membuka bincangannya.
Sebelum Gubernur hadir, diadakan sosialisasi berbagai kebijakan baru Pemda Jateng yakni dari Bapermades, Bank Jateng dan dari Dinas Pendapatan Daerah.
Setelah itu, Ganjar Pranowo menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Kepala Desa, KPMD dan lainnya. Diantaranya tentang anjuran pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Transparasi Rencama Penggunaan Anggaran desa atau RAPBDes.
2. Ganjar Pranowo foto bersama dengan peserta dialog. (SH)
“Misalnya, Desa Mujur anggaran tahun 2016 yang diterima total berapa dan digunakan untuk apa saja. Jumlah anggaran dan penggunaannya di pajang di depan pendopo Bale Desa atau ditempat umum, seperti yang ada di depan itu. Desa Mujur tahun 2016 anggarannya sebesar Rp 1.600.000.000 (Satu milyar enam ratus juta rupiah) yang penggunaannya seperti tertera itu,” ujar Ganjar memberikan contoh untuk desa lainnya.
Setelah itu lanjutnya, dimasukan dalam Pembukuan Pusat Informasi Desa. Desa mendokumentasi dengan memotret obyek kegiatan. Selain itu desa juga menyusun data tentang potensi dan kondisi masyarakat yang ada.
“Dengan begitu masyarakat jadi tahu di desa ini yang miskin berapa, dan siapa yang sangat membutuhkan bantuan,” ujarnya lagi.
Data tersebut kemudian dipadukan dengan program yang dimiliki desa. APBDesa menjadi bagian dari cara desa dalam menyampaikan kepada masyarakat dengan transparan. Hal ini agar masyarakat desa tersebut tahu kondisi desa, kebutuhan serta kemampuan anggaran yang ada.
Tentang potensi masyarakat desa Ganjar Pranomo memberikan contoh. Pondok Pesantren Miftahul Huda desa Bajing Kulon punya Kelompok Tani Alami atau Organik. Namun mereka mendapat kesulitan tentang pengembangnnya.
“Perlu saya sampaikan, saat ini semua warga termasuk petani bisa mengakses banyak ilmu pengetahuan termasuk di bidang teknologi pertanian melalui internet,” ujar orang nomor 1 di Jateng ini.
Dalam jaringan internet sudah ada aplikasi untuk para petani. Di sana dipaparkan tentang alokasi pupuk yang diberikan baik untuk individu maupun kelompok. Selain itu, melalui aplikasi ini petani juga bisa menanyakan apa saja. Mulai dari masalah bibit, pupuk, hingga masalah peralatan hingga pemasaran hasil pertaniannya. “Semua bisa ditanyakan di diwebsite ini,” ujarnya lagi.
“Jangan khawatir tidak dapat jawaban. Di situs ini ada lebih dari 300 pakar yang siap menjawab pertanyaan bapak ibu sekalian,” ungkapnya lagi.
KPMD ‘Jembatan’ bagi masyarakat.
Gubernur dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan tentang peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). KPMD memiliki tugas mendampingi masyarakat, yang diharapkan bisa menjadi jembatan bagi masyarakat untuk bertanya berbagai hal khususnya tentang pembangunan di desanya.
Jika masyarakat mempunyai problem, KPMD diharapkan bisa membantu dan menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasinya kepada desa. Untuk itu gubernur berharap KPMD terus menjalin komunikasi dengan masyarakat.
Ganjar kemudian menanyakan kepada kepala desa Mujur, apa saja yang diinginkan oleh warganya termasuk yang masuk dalam prioritas pertama, kedua dan seterusnya. Dalam kesempatan tersebut Sugeng kepala desa Mujur menyampaikan bahwa mayoritas warganya adalah petani sawah. Hanya saja sering gagal panen karena setiap musim hujan sawah di desa ini selalu dilanda banji.
“Hal ini karena posisinya di dataran yang sangat rendah. Di sini lebih dari 600 hektar sawah yang selalu terendam banjir pada musim hujan. Kami mohon perhatian Pak Gubernur,” ujar Sugeng.
Selanjutnya kepala desa Mujur menjelaskan bahwa tanggul pengendali air belum bisa berfungsi secara optimal. Dari PSDA Gombong sudah mengawali normalisasi sungai baik induk maupun anakan. Hanya saja kini terkendala musim hujan. Proyek reklamasi sungai juga bersamaan dengan pembangunan doubletrack kereta api yang melintasi 3 buah sungai. Akibatnya aliran sungai terkendala dan berakibat air menggenang di persawahan cukup lama.
“Para petani di desa ini dalam satu musim bisa 4-5 kali tanam tapi selalu gagal panen. Kedua, prasarana jalan. Untuk desa Mujur jalan desa cukup panjang dan kontur tanahnya yang lentur.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur juga menanyakan tentang apakah masih ada warga yang belum punya jamban. Dari jawaban masyarakat terutama di desa Mujur masih banyak yang belum memiliki jamban. Mereka buang air besar di kali. Keluhan lain yakni dari seorang ibu warga Mujur yang anaknya banyak berharap agar anaknya yang masih sekolah semua mendapat Kartu Indonesia Pintar.
Selanjutnya Cahya Nuranto kepala desa Kroya menyampaikan tentang kesulitan masyarakat untuk mengurus KTP, KK, Akte Kelahiran dan lainnya yang harus ke kabupaten. Akibatnya masyarakat banyak yang malas. Bagaimana agar pelayanan dipermudah dan dipercepat. Sekarang pembuatan E KTP saja berbulan-bulan,” ujar Cahya Nuranto.
Ganjar dalam kesempatan tersebut menjawab satu persatu aspirasi masyarakat dengan pola guyon maton. Dengan diselingi guyonan, masyarakat menjadi tidak sungkan menyampaikan aspirasinya. Gubernur menjelaskan bahwa masalah penanganan banjir di daerah ini sudah menjadi keputusan dan dananya cukup besar berkisar Rp 700 milyar.
“Kini dalam pengerjaan. Harap sabar. Selanjutnya untuk pengurusan E KTP, KK dan Akter Kelahiran sedang dipersiapkan untuk lebih mendekat kepada masyarakat. Tahun 2017 ini untuk kabupaten Cilacap pelayanannya didekatkan. Untuk sementara dua kecamatan satu kantor perwakilan Dukcapil. Ini tentu lebih dekat dari sebelumnya. Kini dalam proses persiapan baik tenaga maupun sarananya.” ujarnya lagi.
“Diharapkan ke depan pengurusan KTP dan lainnya cukup di kecamatan,” ujarnya lagi. Usai dialog Ganjar menyempatkan untuk melihat kain bathik hasil karya Pengrajin Bathik Kroya. (Saring Hartoyo)